Pelantikan pejabat eselon III dan IV oleh Wali Kota, Susanti Dewayani (02/09/22) di Balai Data Pemko Pematang Siantar (foto:dok/intuisi.co.id)

Jika DPRD Mau Objektivitas Kinerja Pejabat, Minta Saja Hasil Evaluasi TPK PNS

 Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dengan Wali Kota Pematang Siantar yang akan digelar Senin (19/09/22) pukul 10.00 WIB, salah satunya membahas kebijakan Wali Kota mengganti pejabat strukturalnya awal September lalu. Meski sama-sama penyelenggara pemerintahan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan mengawasi kebijakan eksekutif agar senantiasa berjalan sesuai regulasi.

Bacaan Lainnya

Responsif DPRD ini patut diapresiasi. Terlepas apa pun nantinya hasil RDP, hal ini diharapkan berdampak positif terhadap fungsi pengawasan pemerintahan. Setidaknya bisa jadi pembelajaran bagi Wali Kota agar semakin profesional dalam menerbitkan kebijakan. Selain itu, jajaran aparaturnya juga semakin hati-hati dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada atasannya. Karena tak mungkin pula Wali Kota mampu memahami semua hal-hal teknis yang menjadi tupoksi bawahannya.

Penggantian pejabat sejatinya bukan barang haram. Sejumlah regulasi bahkan mengatur kewenangan Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan promosi, rotasi, mutasi, demosi bahkan memberhentikan PNS dari jabatannya. Lantas, mengapa kewenangan Wali Kota, Susanti Dewayani terus dipersoalkan? Tentu, banyak variabel yang bisa jadi jawabannya dan tergantung dari sisi mana setiap orang melihatnya.

Meski Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Timbul Simanjuntak telah memberikan argumentasinya tentang regulasi maupun pertimbangan teknis lainnya terhadap penggantian 88 orang pejabat administrator dan pengawas, tetap banyak pihak yang terus mempersoalkannya. Terutama mereka yang mengalami posisi turun jabatan bahkan kehilangan jabatan strukturalnya. Mencermati hal inilah akhirnya DPRD sebagai wakil rakyat merasa penting untuk mendapat penjelasan dari Wali Kota melalui RDP.

Perlu dicermati juga, jika selama ini hanya ‘kesalahan’ mereka yang turun jabatan saja yang dibahas-bahas, maka sekarang logika berfikirnya perlu dibalik. Benarkah mereka yang mendapatkan promosi jabatan sudah sesuai ketentuan (regulasi) serta lebih kompeten, lebih disiplin, lebih agresif serta lebih berkualitas dari mereka-mereka yang diturunkan jabatannya? Tentu agak repot juga menjawabnya secara komprehensif dan faktual. Sebab dipastikan parameter yang digunakan untuk melihat ‘kelebihan’ PNS yang mendapat promosi tak objektif. Sama dengan tidak objektifnya ketika melihat ‘kekurangan’ mereka yang diturunkan jabatannya.

Oleh karena itulah, dalam RDP Senin besok, DPRD diharapkan lebih jeli mempertanyakan hal-hal yang menjadi substansi persoalan disamping soal regulasi. Misalnya, jika pihak Pemko Pematang Siantar menyatakan semuanya sudah sesuai aturan, tentu gampang saja menelisiknya. Pakai logika sederhana saja! Apa iya, dalam waktu satu hari 5 (lima) orang personil Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS mampu meneliti, menilai, mengevaluasi lantas secepat kilat merekomendasikan si A patut dipromosikan, si B perlu pembinaan, si C perlu didemosikan dan lain sebagainya? Nah, inilah salah satu objek persoalan yang perlu mendapat atensi khusus dari para wakil rakyat! Jangan-jangan seperti yang diduga Baren Alijoyo Purba, anggota Komisi I DPRD Pematang Siantar, TPK hanya tinggal teken meski tak terlibat dalam proses evaluasinya.

Jika merujuk pada banyaknya pejabat yang harus dinilai, sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin mereka sanggup menilainya dalam waktu singkat. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Kepegawaian Daerah Pematang Siantar, saat ini terdapat 130 jabatan administrator dengan rincian 50 jabatan eselon III.A dan 80 jabatan eselon III.B. Selain itu terdapat 447 jabatan pengawas dengan rincian, 197 jabatan eselon IV.A dan 250 jabatan eselon IV.B. Menurut Timbul Simanjuntak, masih banyak jabatan tersebut yang belum terisi dan akan dilengkapi pada kesempatan yang tak terlalu lama. Benarkah jabatan sebanyaak itu bisa dievaluasi dalam satu hari?

Masalah lainnya, di lapangan beredar pula aroma tak sedap tentang adanya ‘ongkos’ yang harus disetor oleh mereka-mereka yang mendapat promosi ke pihak-pihak tertentu, meski hal ini amat sulit untuk bisa dibuktikan. Pasalnya, yang memberi dan yang menerima pasti sama-sama bungkam! DPRD pun tentu tak elok mempertanyakan rumor ini karena tak bakal ada barang buktinya!

Jika DPRD memang serius dan benar-benar ingin memberikan terapi serta pembelajaran yang baik kedepannya, dokumen hasil penilaian TPK PNS ini perlu mereka minta. Untuk apa? Agar semua pihak bisa melihat dan menelaah, bahwa penilaian maupun evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Kinerja PNS benar-benar objektif dan berkeadilan. Dengan demikian, kedepannya manajemen kepegawaian di Pemko Pematang Siantar bisa berjalan dengan baik sesuai regulasi, bukan berdasarkan unsur suka tidak suka. Dari pihak Pemko Pematang Siantar sendiri, tentu tak ada salahnya (jika memang ada), untuk memberikan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh TPK PNS. Begitu pun, sama-sama bisa disaksikan oleh publik, bagaimana RDP besok akan berlangsung. (Litbang Intuisi)

 

 

 

Pos terkait