Baren Purba Tuding Susanti Terlalu Arogan, Tak Mencerminkan Seorang Ibu

Baren Alijoyo Purba Anggota Komisi I DPRD Pematang Siantar

Penggantian Pejabat, Hasil Penilaian TPK Dipertanyakan

POLEMIK penggantian 88 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemko Pematang Siantar pada 2 September 2022 terus berkepanjangan. Meski Plt. Kepala Badan Kepegawaian (BKD), Timbul Simanjuntak telah menegaskan lewat media bahwa kebijakan tersebut telah sesuai regulasi, namun sejumlah pihak terus mempersoalkannya. Keputusan Wali Kota, Susanti Dewayani No.800/929/IX/WK-THN 2022 tentang penggantian pejabat tersebut, dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang- undangan.

Bahkan anggota Komisi I DPRD Pematang Siantar yang membidangi pemerintahan, Baren Alijoyo Purba, melontarkan kritik keras setelah mendapat pengaduan dari sejumlah PNS. “Harusnya sebagai seorang ibu, Susanti bisa lebih peka dan hati-hati sebelum membuat kebijakan. Terutama yang berdampak luas terhadap aparatur sebagai pelayan publik. Bukan hanya mendengar bisikan dari segelintir orang yang tak paham aturan. Jadinya, Susanti tampak arogan dan tak mencerminkan naluri seorang ibu. Padahal di Pemko Pematang Siantar ini banyak ahli pemerintahan. Namun karena tak dilibatkan ya mereka diam saja,”ujarnya kepada Intuisi.co.id, Kamis malam (15/09/22).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, UU No.5/2014 tentang paratur Sipil Negara, Pasal 72 menyebutkan promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS.

Selain itu, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS pada Pasal 64 ditegaskan, bahwa PNS diberhentikan dari jabatan administrator apabila: mengundurkan diri dari jabatan; diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; ditugaskan secara penuh di luar JA; atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Memang pada bagian lain ada disebutkan, bahwa pejabat administrator dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan. “Lantas perihal mana yang dijadikan dasar untuk menurunkan jabatan dari administrator ke jabatan pelaksana?”tandasnya.

Pensiunan birokrat Pemko Pematang Siantar yang pernah menjabat sebagai Asisten Sekda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mensinyalir, penilaian yang dilakukan TPK tak objektif. “Bahkan jangan-jangan TPK hanya tinggal meneken saja, sebagai formalitas kelengkapan berkas. Faktanya mereka tak pernah melakukan penilaian yang sesungguhnya. Namun kalau kita tanya personil TPK itu, pasti mereka enggan memberikan keterangan yang benar. Jangan salah memahami, bahwa penilaian TPK bukan hanya untuk mengganti pejabat saja,”tegasnya.

Sebab merujuk pada Pasal 48 PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, pada ayat (1) disebutkan TPK PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK (Wali Kota, red) atas dasar hasil penilaian kinerja. Pada ayat (2), pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

Lebih jauh Baren merinci, pada Pasal 49 PP tersebut, sebagai tindak lanjut pelaporan kinerja, pada ayat (2) disebutkan bahwa: dokumen penilaian kinerja yang telah ditandatangani TPK disampaikan secara langsung oleh Pejabat Penilai Kineja PNS kepada PNS yang dinilai paling lambat 14 hari sejak ditandatangani. Pada ayat (3), PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen penilaian kinerja. “Pertanyaan saya, benarkah ketentuan ini dijalankan oleh TPK dimaksud? Sepengetahuan saya setelah mendapat laporan dari sejumlah pejabat yang diganti, mereka tak ada menerima hasil penilaian dari TPK,”bebernya.

Memang, imbuh politisi PDI Perjuangan ini, sebagai turunan dari PP 30/2019, telah diterbitkan Peraturan Menpan RB No.8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.  Pada Pasal 16 (1) disebutkan bahwa, hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi bagi PNS dan ayat (2), pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan TPK PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada Pasal 17 ditegaskan bahwa PNS dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja disertai alasan keberatan kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja.

“Hal ini menunjukkan, bahwa proses mengganti seorang pejabat sebenarnya cukup panjang dan regulasinya cukup banyak sehingga tidak gampang. Namun bukan berarti tidak boleh diganti! Yang saya jelaskan itu masih sebagian kecil dari regulasi yang ada. Oleh karena itulah, Pimpinan DPRD sudah tepat mengundang Wali Kota pada hari Senin 19 September untuk dengar pendapat, salah satunya soal penggantian pejabat ini. Kita berharap, Wali Kota semakin hati-hati dan mencermati peraturan sebelum membuat kebijakan,”ujarnya mengakhiri. (jh)

 

Pos terkait