“Wali Kota mungkin Terima Tamu Presiden AS Joe Biden”

Mangatas Silalahi (kiri) mengetok palu didampingi Timbul Marganda Lingga RDP tanpa dihadiri Wali Kota. foto kanan suasana RDP. (foto imran nasution)

Bolos RDP, Walikota Diinterpelasi dan Terancam Hak Angket

KETIDAKHADIRAN Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Pematang Siantar, tampaknya bakal berujung panjang. Selain akan dikenakan interpelasi. Hak angket juga akan mengancam, Senin (19/9).

LAPORAN IMRAN NASUTION – GEDUNG DPRD

Bacaan Lainnya

Seyogianya, RDP yang dilakukan terbuka untuk umum itu berlangsung jam 10.00 Wib. Namun meski anggota DPRD Siantar, Sekda Budi Utari, Asisiten II Zainal Siahaan dan puluhan ASN telah hadir di ruang rapat gabungan komisi, Wali Kota tidak kunjung hadir. Akhirnya, Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Mangatas Silalahi melakukan skors selama satu jam ke depan.

Ternyata setelah rapat kembali dibuka, Wali Kota tidak hadir juga. Akibatnya, suasana RDP mulai “memanas”. Pasalnya, Wali Kota dituding tidak menghormati DPRD Siantar. Padahal, undangan sudah disampaikan, Kamis (15/9).

Beberapa anggota DPRD Siantar mulai mengajukan pendapat kritis apalagi tidak ada koordinasi mengapa Wali Kota tidak hadir. “Kami merasa, antara Pemko Siantar dengan DPRD tidak ada lagi saling menghormati. Untuk itu, RDP ini kita tingkatkan dengan mengajukan Pansus (panitia khusus-red),” ujar Suwandi A Purba ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Namun, pernyataan tersebut tidak disetujui anggota dewan lainnya dan minta supaya RDP kembali diskors sampai jam 14.00 Wib. “Wali Kota mungkin menerima tamu Presiden Amerika Joe Biden, makanya itu mungkin lebih penting dari pertemuan dengan DPRD. Untuk itu, kita minta supaya diskors lagi,” ujar Frengki Boy Saragih.

Sementara, Tongam Pangaribuan malah mengatakan bahwa Wali Kota Siantar mungkin sedang menonton pemakaman Ratu Elizabet melalui televisi. Mendengar pernyataan kedua anggota DPRD Siantar dari Fraksi NasDem tersebut, sesama anggotadewan lainnya malah tawa riuh.

Daud Simanjuntak dari Fraksi Golkar mengatakan,ketidakahadiran Wali Kota harus menjadi pembelajaran kepada DPRD agar jangan hanya omong kosong. Karena, antara Pemko dengan DPRD merupakan mitra sejajar yang harus saling bersinergis.

“Saya menilai ini menjadi suatu pelecehan karena RDP menjadi tak jelas. Jadi, ini bisa jadi suatu masukan untuk mengambil sikap. Kita jangan dianggap “kera” yang bisa dibodoh-bodohi. Seharusnya, kalau berhalangan harus dikomunikasikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ilhamsyah Sinaga ketua Fraksi Demokrat mengatakan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi di lingkungan Pemko Siantar lemah. Terbukti, tidak ada komunikasi internal antara Pemko dengan DPRD Siantar.

“Setidaknya,ketidakhadiran Wali Kota Kota kita ketahui dari Sekda atau diutus ke sana. Tapi, Sekda mungkin tidak diberi kewenangan untuk berkoordinasi termasuk kepada pimpinan dewan,” ujar Ilhamsyah yang sepakat agar RDP diskors sampaijam 14.00 WIB.

Hal senada juga disampaikan Nety Sianturi Ketua Fraksi Partai Gerindra. “Kita sudah menunggu tapi Wali Kota lebih mementingkan bertemu dengan yang lain. Harusnya RDP ini lebih penting karena banyak yang harus kita pertanyakan,” ujarnya sepakat supaya RDP diskors lagi.

BELAJAR DARI KASUS SAMBO

Sebelum RDP diskors, Mangatas Silalahi mengatakan agar masalah pada RDP tersebut dapat belajar dari kasus Sambo. Karena, tidak ada satu lembaga pun yang tidak harus memperbaiki diri. Baik Kepresidenan, Kementrian, TNI, Polri, dan lembaga lainnya.

“Kita DPRD Siantar dan Pemko harus berbenah . Saya sendiri tidak mengetahui entah apa arti Sekda. Jujur saya ingin menyampaikan soal tata pemerintahan. Untuk itu, Sekda sebagai pejabat tertinggi secara struktural di pemerintahan harus berani. Tak perlu takut,” tegas Mangatas.

Sekda Budi Utari diminta untuk takut kepada orang yang baik dan orang yang benar. “Mau siapapun dia kalau tidak benar tak perlu takut. Kita harus mereformasi diri. ASN jangan takut digeser atau diganti. Takutlah sama Tuhan,” kata Mangatas lagi dan akhirnya RDP akhirnya disepakati untuk diskors kembali.

SKORS KETIGA

Setelah skors dilakukan sampai dua kali dan dibuka lagi untuk kali ketiga, Wali Kota ternyata tidak hadir juga. Akibatnya, suasana RDP yang dipimpin Wakil Ketua Mangatas Silalahi menggantikan Timbul Marganda Lingga yang masih duduk bersebelahan, semakin “memanas”. Apalagi Sekda Budi Utari juga tidak hadir.

“Wali Kota sampai saat ini tidak hadir juga dan tidak ada komunikasi. Mohon maaf, saya ingin bertanya kepada ASN siapa yang meminta anda untuk hadir? Kenapa hadir di ruangan ini?” tanya Mangatas.

Pertanyaan Mangatas membuat ruangan RDP terasa hening karena para ASN tidak ada menjawab . Bahkan, saat ada anggota dewan minta supaya dijawab, para ASN tetap bungkam. ”Sudahlah, kalau tak mau dijawab ya sudah,” ujar Mangatas.

Dijelaskan, RDP pada dasarnya untuk menindaklanjuti RDP sebelumnya untuk mempertanyakan tentang kebijakan Wali Kota terkait pembangunan GOR, perpanjangan masa jabatan Dirut Perumda Tirta Uli, soal mutasi ASN serta rendahnya serapan anggaran APBD 2022.

Dijelaskan juga, dalam tata tertib DPRD Siantar, DPRD berhak memanggil Wali Kota dan tidak ada yang salah soal itu. Bahkan, DPRD berhak memanggil Kapolres maupun forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Untuk itu, jangan ada yang salah tafsir bahwa pemanggilan Wali Kota menyalahi.

Di penghujung RDP atau sebelum RDP selesai, anggota DPRD sepakat agar ketidakhadiran Wali Kota disikapi dengan tegas dengan mengajukan hak interplasi. Namun, lebih dulu dilakukan rapat internal. Setelah itu, hasilnya disampaikan melalui rapat parpurna.

Usai rapat internal Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Mangatas Silalahi mengatakan bahwa hak interplasi itu hak bertanya. “Hak interplasi itu bukan barang haram. Tapi, untuk menguatkan apa yang akan dipertanyakan kepada Wali Kota,” ujarnya.

Terpisah, Baren Alijoyo Purba mengatakan, sebelum dilakukan rapat paripurna pengajuan hak interplasi, masing-masing fraksi lebih dulu menyampaikan berbagai permasalahan yang akan dipertanyakan kepada Wali Kota.

“Apabila Wali Kota tidak aspiratif, bisa saja DPRD mengajukan hak angket dan seterusnya. Kita lihat saja nanti melalui rapat paripurna,” ujar Baren Alijoyo Purba mengakhiri. (In)

Pos terkait