BWI Perwakilan Pematang Siantar Sosialisasi UU Tentang Wakaf

MENGINGAT tingginya dinamika tentang wakaf di kalangan umat Islam, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Pematang Siantar gelar Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi UU No 41 Tahun 2004, tentang wakaf, Selasa (20/9/2022).

FGD berlangsung di ruang pertemuan MUI Kota Pematang Siantar. Ketua Panitia Erwansyah, sekaligus mewakili Ketua BWI Perwakilan Pematang Siantar, Muslimin Akbar mengatakan, peserta terdiri dari Kepala KUA Kecamatan se Kota Siantar, Organisasi Masyarakat dan Kenazhiran.
Para nara sumber terdiri dari Kepala Kemenag Kota Pematangsiantar, H M Hasbi, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar serta Ketua BWI Sumatera Utara, Syariful Mahya Bandar.

Bacaan Lainnya

“Dengan adanya sosialisasi UU No 41 Tahun 2004, tentang wakaf ini, diharap muncul kesamaan persepsi apalagi dinamikatentang dalam pelaksanaan wakaf terus berkembang dan semakin tinggi. Untuk itu, perlu pemahaman yang sama antara KUA, BWI, kenaziran dan para tokoh agama,” ujarnya.
Sementara, pihak BPN Pematang Siantar memaparkan materi tentang peran Kementrian ATR/BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Kemudian, Kepala Kemenag Kota Pematang Siantar, H M Hasbi menjelaskan tentang ikrar wakaf yang berhubungan dengan kantor Urusan Agama (KUA).

Kemudian, Ketua BWI Sumatera Utara, Syariful Mahya Bandar dengan materi Peran Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf menjelaskan, wakaf di Indonesia berkembang sejak awal peneyebaran Islam di Nusantara. Menjadi sarana ibadah seperti pemakaman, masjid, sarana pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah serta panti asuhan.

Lahirnya UU No 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 dikatakan menjadi momentum yang sangat menggembirakan dengan lahirnya BWI dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif bagi kepentingan umat Islam.

“BWI merupakan lembaga independent tidak berada di bawah kementrian atau lembaga untuk mensejahterakan masyarakat. Tugasnya untuk mengamankan, melindungi, mengembangkan serta memajukan perwakafan nasional dan internasional,” ujar Syariful Mahya Bandar.
Dijelaskan,tugas dan kewenangan BWI padadasarnya untukmelakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

“Tugas dan kewenangan BWI lainnya, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberhentikan dan mengganti nazhir serta memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.

Sementara, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dibantu Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) manakala di atas tanah wakaf ada masjid. Kemudian, bekerja sama dengan kepala sekolahj atau madrasah manakala di atas tanah wakaf ada sekolah atau madrasah. Bekerja sama dengan dokter poliklinik manakala di atas tanah wakaf ada poliklinik. Selanjutnya, bekerjasama dengan berbagaipihak sesuai kriteria Kemenag
Setiap para narasumber selesai memaparkan presentase materi masing-masing, dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung dengan komunikatif.

Sektreris BWI Perwakilan Pematang Siantar, TM Mulyadi Sabil berharap, setelah selesai sosialisasi tentang wakaf, para peserta diharap dapat mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat. Sehingga, tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengelolaan wakaf. (In)

Pos terkait