Fraksi Gerindra : Hentikan Aktifitas Kavling Bersama!

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra meninjau aktifitas Kavling Bersama (Foto: IN/)

Ancam Keselamatan Warga

Upaya Kavling Bersama melakukan pengorekan tanah dan menambang batu padas di Lingkungan II, Jalan Siak, Kecamatan Siantar Utara, harus dihentikan. Pasalnya, sudah tidak memiliki izin, juga mengancam kesalamatan warga.

Bacaan Lainnya

Keselamatan warga terancam karena pengorekan telah menimbulkan longsor yang semakin mendekati pemukiman. Bahkan, jalan lingkar di sekitar pemukiman, turut rusak. Sementara, tembok penahan sebelumnya sudah dua kali roboh.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Siantar dari Fraksi Gerindra, Netty Sianturi didampingi Irwan dan Bintar Saragih yang telah meninjau lokasi pengorekan dan pemerataan tanah untuk lahan kavling perumahan tersebut, Kamis (22/9/2022).

Saat turun ke lokasi, Netty Sianturi sempat melakukan dialog kepada warga yang rumahnya terancam longsor. “Warga yang kami tanya mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini membuat mereka sangat takut dan minta supaya longsor segera ditanggulangi,” ujar Netty lagi.

Untuk menanggulangi longsor, pihak pengembang sempat membangun tembok. Tetapi roboh karena saat hujan tiba terjadi longsor yang semakin melebar. Karenanya, warga minta kepada pengembang supaya secepatnya membuat beronjong.

“Saya langsung menelepon pihak pengembang dan pihak pengembang berjanji segera meyelesaikannya,” ujar Netty lagi sembari mengatakan bahwa soal pekerjaan belum memiliki izin sudah dipertanyakannya langsung kepada pihak Plt Kadis PUPR Kota Siantar, Dedi Setiawan.

Karena tidak memiliki izin, apalagi ada eksploitasi atau penambangan batu (Galian C) di lokasi kavling perumahan, Netty minta supaya seluruh kegiatan Kavling Bersama dihentikan. “Ya, kita minta kegiatan dihentikan. Tapi, pembuatan beronjong penahan longsor segera diselesaikan,” tegas Netty.

Sementara, Irwan anggota DPRD dari Komisi III menyatakan senada. Karena belum memiliki izin, aktifitas di lahan yang rencananya untuk lahan perumahan tersebut minta segera dihentikan sebelum berbagai dokumen terkait dengan perizinan dilengkapi.

“Karena menyangkut tentang keselamatan manusia, kita minta aktifitas di lokasi dihentikan sebelum seluruh dokumennya lengkap. Kemudian, Pemko Siantar melalui dinas terkait memberikan tindakan tegas kepada Kavling Bersama,” ujar Irwan.

Apabila permasalahan tersebut masih terkesan dibiarkan Pemko Siantar melalui dinas terkait, Fraksi Gerindra akan membawa permasalahannya pada pandangan umum fraksi melalui rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD Siantar 2022.

Kepala Satpol PP Siantar, Robert Samosir yang dikonfirmasi tentang kegiatan Kavling Bersama, pihaknya mengaku sudah turun ke lokasi. Soal penertiban karena belum memiliki izin, tinggal menunggu koordinasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kita siap melakukan penertiban setelah menerima koordinasi dari PUPR. Karena, sampai sekarang itu belum ada,” ujar Robert Samosir sembari mengatakan bahwa hasil dialognya kepada warga, pengembang diminta segera menyelesaikan tembok penahan. Sehingga, tidak terjadi longsor seperti sebelumnya. Apalagi saat ini sedang musim hujan.

Sebelumnya, seorang warga yang rumahnya sudah berada di tepi jurang akibat pengorekan lahan untuk kavlingan tersebut mengatakan takut kalau sewaktu-waktu rumahnya mengalami longsor. Sehingga, sempat mengungsi ke rumah saudaranya untuk pindah tidur.

“Kalau ditanya apakah takut rumah saya longsor, ya pasti takut. Karena itu, sudah tiga malam saya mengungsi untuk tidur ke rumah saudara,” ujar Sudar (54) yang rumahnya terancam longsor,

Saat soal Galian C itu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar, Dedi Tunasto Setiawan, dikatakan memang liar atau ilegal. Karena, sampai saat ini belum izin dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Perlindungan Lingkungan/UKL-UPL).

Ketika diinformasikan bahwa aksi Kavling Bersama yang melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat berupa eksapator itu membuat warga resah karena galian mengancam pemukiman, Dedi Tunasto Setiawan mengatakan, akan berkoordinasi dengan Sat Pol PP.

“Kita perlu mengkaji aturannya. Dari sisi undang-undang minerba, lingkungan dan tata ruangnya,” katanya beberapa hari lalu. (In)

Pos terkait