“Jangan Sibuk Berkonflik Lupa Urusan Rakyat”

Jan Patar Simamora

 Dr. Jan Patar Simamora Dekan FH UHN Medan

MENCERMATI situasi dan dinamika politik akhir-akhir ini di Kota Pematang Siantar, sepertinya menunjukkan hubungan kemitraan antara DPRD dengan Wali Kota sebagai kepala daerah kurang berjalan baik. Jika kondisi demikian berlanjut, tentu akan semakin mempertontonkan kepada publik, bahwa pemerintah daerah dan DPRD justru lebih fokus berkonflik untuk urusan kepentingan politik, dibanding melaksanakan tupoksinya mengurus rakyat.

Bacaan Lainnya

Kurang harmonisnya komunikasi politik Wali Kota dengan mitra kerjanya DPRD sebagai lembaga politik yang punya fungsi pengawasan, mendapat disorotan Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Dr. Jan Patar Simamora. Menurutnya, seyogianya Wali Kota dan DPRD Pematang Siantar berada dalam posisi kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Artinya tidak ada yang saling membawahi serta harus bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai regulasi yang ada.

“Sebagai mitra, maka harus dibangun komunikasi dan kerjasama yang baik demi terciptanya tata kelola pemerintahan serta masa depan pembangunan di Kota Pematang Siantar,”ujar Ahli Hukum Tata Negara jebolan Universitas Pajajaran Bandung ini, kemarin lewat telepon. Bagaimana pun, imbuhnya, demi masa depan Kota Pematang Siantar, maka sangat diharapkan agar DPRD dan Wali Kota bersama jajaran pejabat Pemko Pematang Siantar untuk dapat duduk bersama. Apalagi dalam rangka merumuskan setiap kebijakan pemerintahan yang mencerminkan pemenuhan kepentingan publik.

Salah satu persoalan yang terus disorot DPRD adalah masalah pengangkatan pejabat struktural administrator dan pengawas, yang berujung pada penggunaan hak interpelasi DPRD. Dalam hal ini, menurutnya, semuanya harus dikembalikan pada substansinya serta mengacu pada regulasi yang ada.

Meskipun masalah pelantikan atau penggantian pejabat oleh kepala daerah yang dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak dilantiknya kepala daerah, dapat dilakukan dengan pengecualian. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 162 ayat (3) UU No.10/ 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dinyatakan bahwa, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Tentu pembatasan ini dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik. Sehingga potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Apalagi hal tersebut juga ditekankan dalam Pasal 73 ayat (7) UU No.5/2014 tentang ASN. Dimana ditekankan bahwa  mutasi dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan. “Jika memang sudah sesuai prosedur, maka sangat diharapkan agar mutasi yang dilakukan  lebih pada pertimbangan objektif, yaitu menyangkut kinerja pegawai. Bukan karena unsur politis, apalagi terkait dukungan dalam Pilkada sebelumnya,”ujarnya. (jh)

 

Pos terkait