“Kami Berharap di Tangan Ibu Wali Kota Bisa Tuntas”

Pariaman Silaen

Kasus Guru PNS Eks Honorer K2 Pematang Siantar

SEBANYAK 43 orang guru PNS yang bertugas pada sejumlah SD dan SMP Negeri di Kota Pematang Siantar berharap Wali Kota, Susanti Dewayani berkenan memberikan perhatian khusus atas kasus yang mereka hadapi. Apalagi pekan lalu sudah ada pertemuan dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang difasilitasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematang Siantar.

Kepada Intusi.co.id, para guru mengaku sudah sangat lelah berjuang hingga bolak-balik ke BKN Regional Medan bahkan langsung ke BKN pusat di Jakarta. Namun hingga saat ini, dimana sudah terjadi pergantian kepemimpinan, kasus yang mereka alami tak kunjung tuntas.

Bacaan Lainnya

“Begitupun kami tetap akan terus berjuang, meski tidak harus dengan teriak-teriak di jalanan atau berdemonstrasi. Sebagai pendidik, kami tentu juga harus memahami bahwa yang namanya perjuangan butuh pengorbanan, waktu, pemikiran bahkan pendanaan. Kami tak ingin menyalahkan siapa pun atas kasus ini, namun kamis butuh penyelesaian. Intinya, kami berharap kasus ini bisa tuntas di tangan ibu Wali Kota,”ujar mereka saat ditemui di sebuah warung di bilangan Jalan Asahan Pematang Siantar, kemarin.

Mantan Kepala BKD Pematang Siantar, Pariaman Silaen yang ditemui terpisah di ruang kerjanya, mendukung perjuangan yang dilakukan para guru ini. Silaen yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, tak menampik jika kasus tersebut terjadi saat dirinya menjabat Kepala BKD. Sepengetahuan dirinya, urusan berkas mereka dari Golongan II.A menjadi Golongan III.A di BKD Pematang Siantar saat itu sudah kelar. Apalagi kebijakan pengangkatan CPNS dari Honorer Kategori 2 ini merupakan program nasional.

Banyak daerah lain, imbuhnya, juga awalnya mengalami persoalan serupa, namun bisa tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama di BKN. Semua mereka diangkat sebagai CPNS berdasarkan SK pertamanya sebagai tenaga honor yakni ijazah SMA/SMK sederajat. Meskipun saat honor mereka sambil kuliah dan meraih gelar sarjana.

Oleh karena UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan Guru harus berlatar belakang S-1, sedangkan mereka diangkat jadi CPNS masih Golongan II.A, maka BKD berkonsultasi langsung ke BKN ketika itu. Tujuannya, meminta petunjuk agar semua Guru eks Honorer K2 itu bisa memenuhi syarat sebagai guru dengan pangkat dan golongan yang setara yakni III.A. Setelah diberi petunjuk oleh BKN, maka BKD Pematang Siantar langsung menindaklanjutinya dan akhirnya diterbitkanlah SK CPNS mereka Golongan III.A pada tahun 2016.

“Dugaan saya, pada sistem portal BKN, yakni data awal mereka saat masih Golongan II.A tidak dihapus. Hal inilah yang menyebabkan, meski mereka sudah Golongan III.A namun dalam sistem dabase BKN tetap masih Golongan II.A. Dampaknya, mereka tidak bisa naik pangkat karena sistemnya terkunci dan dianggap masih Golongan II.A. Padahal mereka semuanya sudah lulus ujian dinas penyesuaian ijazah. Namun saya mendapat informasi sudah ada solusi yang ditawarkan BKN yang bisa menuntaskan masalah ini secepatnya. Tentu semua masih ada prosesnya,”ungkap Pariaman Silaen. (jh)

 

Pos terkait