“Kami Cuma Anak Buah, Disuruh Datang Ya Harus Patuh”

Puluhan pejabat Pemko Pematang Siantar hadir pada RDP, Senin (19/9/22) namun tak berwenang mewakili Wali Kota. (foto/jal)

Di Siantar, RDP Lebih Ramai Ketimbang Paripurna

SELALU saja ada yang unik dan nyentrik, apalagi menyangkut hal-hal politis di kota Pematang Siantar. Bayangkan! Bisa-bisanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Wali Kota dengan DPRD pesertanya jauh lebih ramai ketimbang paripurna DPRD. Selain dihadiri mayoritas anggota DPRD, pemandangan tak lazim adalah ramainya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir, berikut dengan berkas-berkas dokumennya. Ruangan rapat tak sebanding pula dengan peserta yang hadir. Sehingga sebagain ASN tampak hilir mudik di luar ruangan saat rapat akan dimulai pada pagi menjelang siang, Senin (19/09/22).

Ironisnya, meski sudah capek-capek datang dan meninggalkan tugas-tugasnya selaku pelayan masyarakat di kantor masing-masing, RDP malah batal digelar. Pasalnya, penguasa nomor wahid di Siantar yang ditunggu-tunggu sejak pagi hingga sore tak kunjung nongol. Sialnya, tak satu pun diantara ASN yang hadir mengetahui di mana bos satu mereka berada, padahal sudah berjam-jam dinanti oleh DPRD maupun para ASN yang disuruh datang lebih dulu. “Apalah mau kami bilang bang, kami kan cuma anak buah, disuruh hadir ya harus patuh. Padahal banyak kerja di kantor, eh di sini pun malah tak berguna,”ujar seorang ASN menggerutu, karena dua kali harus datang hari itu ke DPRD.

Bacaan Lainnya

Padahal, ASN yang hadir juga tak tanggung-tanggung. Tampak di situ ada mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga staf. Selain itu, dari kelompok warga masyarakat, pimpinan organisasi tertentu, politisi, pengamat politik, aktivis maupun warga yang sekadar melihat-lihat. Seolah ingin tahu apa yang terjadi.

Hiruk pikuk suasana di gedung pertemuan yang biasa dipakai untuk rapat gabungan komisi ini kian riuh, juga karena banyaknya media yang meliput RDP tersebut. Saat rapat diskors, mereka bersenda gurau, bercanda dengan para dewan maupun kalangan ASN. Tentu sembari melontarkan kritikan jenaka meski terasa pedas. Sekda, Budi Utari yang kerap jadi sasaran candaan wartawan, hanya membalas dengan senyum sumringah tanpa banyak reaksi.

Selama ini memang, jarang-jarang Wali Kota mau terjun langsung menghadiri RDP. Biasanya cukup diwakilkan kepada Sekda didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah tertentu. Namun saat RDP dua pekan lalu, Wali Kota, Susanti Dewayani hadir langsung membahas pembangunan Gedung Merdeka serta pengangkatan kembali Direktur Utama Perumda Tirta Uli, Zulkifli Lubis. Ketika itu, Wali Kota sepakat dengan DPRD untuk menunda sementara pembangunan Gedung Merdeka dan akan melihat kembali regulasi pengangkatan Dirut Tirta Uli.

Faktanya, Susanti tak segera menindaklanjuti perihal yang sudah disepakati bersama DPRD di forum resmi. Wajar saja, jika dewan kemudian berinisiatif untuk mengundang kembali politisi yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Kota Pematang Siantar ini. Reaksi keras para wakil rakyat ini pun tak terbendung karena merasa kesal seolah ‘dikibuli’ Wali Kota. Apalagi, sama sekali tak ada pemberitahuan secara resmi maupun melalui utusannya, kemana kegiatan sang dokter anak ini saat itu.

Nah, wajar saja jika saat RDP kedua, atensi publik kian meninggi, apalagi substansi yang dipersoalkan juga bertambah. Kini, penggantian 88 orang pejabat struktural Pemko serta masalah rendahnya serapan anggaran oleh perangkatnya turut dipertanyakan. Saat Wali Kota memilih tidak hadir amat logis jika DPRD ‘tersinggung’ serta merasa tak dihargai. Beragam unek-unek sebagai bentuk kejengkelan diungkapkan para wakil rakyat ini dengan rasa kesal. Mereka pun akhirnya sepakat menaikkan ‘tensi’ politik dengan berniat menggunakan hak interpelasinya. Bahkan silap-silap, jika Wali Kota tak responsif bisa berujung pada hak angket? (Litbang Intuisi)

 

Pos terkait