KUA-PPAS Mengambang, Arah Pembangunan Siantar Tak Jelas

Astronout Nainggolan saat melakukan intrupsi. (Foto: IN)

KEBIJAKAN Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023, tidak punya program prioritas. Sehingga, arah pembangunan kota Siantar tak jelas akan dibawa kemana.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Siantar, Astronout Nainggolan usai Penutupan Rapat Paripurna DPRD Siantar yang dihadiri Wali Kota dr Susanti Dewayani, di Ruang Sidang DPRD Siantar, Rabu (21/9/2022).

Bacaan Lainnya

“Setelah dilakukan nota kesepakatan KUA-PPAS -PPAS antara Wali Kota dengan DPRD, sebenarnya saya sudah resah. Karenanya, pada rapat paripurna itu saya intrupsi. Menyatakan bahwa KUA-PPAS Siantar yang dibacakan Wali Kota, tidak punya program prioritas,” ujar Astronout.

Dijelaskan, KUA-PPAS APBD Siantar 2023 sebenarnya selalu mengambang. Dan, sudah berlangsung sejak Wali Kota sebelumnya. Karenanya, Wali Kota dr Susanti Dewayani jangan mengulangi kekeliruan seperti selama ini.

Karena tidak dijabarkan tentang program prioritas, Astronout akhirnya mengaku hanya menebak-nebak program apa yang prioritas tersebut. Padahal, implementasi KUA-PPAS APBD 2023 harus sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Siantar.

Ketika sudah diketahui apa program prioritas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar tentu dapat melakukan penguatan. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran berikutnya dapat dikorelasikan apakah anggaran sudah memadai atau belum.

“Jadi, kalau tidak jelas mana program prioritas, penggunaan anggaran juga tak jelas. Sehingga. Pemko Siantar tidak memiliki program strategi kemana arah pembangunan Siantar dibawa. Kalau itu terjadi, pembahasan KUA-PPAS hanya sekedar rutinitas,” ujarnya.

Sejatinya, KUA dan PPAS juga menjabarkan besaran belanja modal untuk pembangunan prioritas. Sementara, anggaran Rp104 miliar lebih untuk belanja pembangunan, dinilai belum ideal. Sehingga perlu ditingkatkan sebagai stimulus. Prioritasnya, untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau untuk infrastruktur yang mendorong pemberdayaan perekonomian.
BERBAGAI PROBLEMA
Dari informasi yang saat ini terus berkembang, Astronout menjelaskan bahwa Mentri Keuangan menginformasikan tahun 2023, dunia termasuk Indonesia akan dilanda krisis ekonomi.
Tapi, dalam KUA-PPAS, tidak ada kebijakan Pemko untuk mengantisipasi dampak yang akan dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Siantar.

Hal lain yang tidak disinggung dalam KUA-PPAS APBD 2023 terkait besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang disebabkanpejabat terkait tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang dananya berasal dari pemerintah pusat. Di antaranya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKS) sebesar Rp 8 miliar.

“Soal Silpa harus dievaluasi karena dana yang dikembalikan ke pusat itu membuat Siantar kehilangan dana. Itu harusnya juga dijabarkan pada KUA-PPAS,” imbuh Astronou sembari mengatakan, tentang penghapusan tenaga honor perlu dijabarkan. Demikian juga perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tenaga Honorer akan dihapus dan batas waktunya November 2023. Jangan sempat pemecatan terlalu banyak karena dapat menimbulkan gejolak sosial. Kemudian, bagaimana solusi perekrutan menjadi P3K, Itu harusnya ada dijabarkan dalam KUA-PPAS,” tegasnya.

Untuk itu, pada pembahasan APBD 2023 yang akan dilaksanakan dan jadwalnya sudah ditentukan, harus jelas kemana arah penggunaan anggaran. Jangan justru besaran anggaran yang ditampung untuk sektor tertentu tetapi tidak prioritas.

“Saya tegas mengatakan, Badan Anggaran harus mengkaji penggunaan anggaran. Jangan asal ditampung tapi sasarannya tak jelas. Kalau itu terjadi, arah pembangunan kota Siantar tentu menjadi tak jelas,” ujar Astronout mengakhiri.

Terpisah, yang menjadi sorotan sejumlah anggota dewan lainnya untuk dijabarkan dalam KUA-PPAS APBD 2023, termasuk soal dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pekerjaan proyek fisik yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya.

“Apakah soal kenaikan harga BBM mempengaruhi pelaksanaan proyek fisik? Itu harus dijelaskan karena serapan anggaran masih minim. Apalagi itu merupakan kondisi yang terkini untuk dijabarkan,” jelas Jon Kennedi dari Faksi PAN Persatuan Indonesia.

Sementara, Metro B Hutagaol mengatakan, rendahnya serapan anggaran sehingga proyek fisik banyak belum dikerjakan , justru mengundang semakin tingginya tingkat inflasi. Untuk itu, Pemko Siantar harus segera melaksanakan proyek pembangunan fisik.

“Tadinya saya ingin mendengar apakah Wali Kota ada menyinggung tentang inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM. Tapi, ternyata tidak ada. Untuk itu, segera laksanakan pembangunan fisik. Karena, dengan semakin banyaknya uang beredar di pasaran tentu dapat menekan tingkat inflasi,” ujarnya.(In)

Pos terkait