Mendagri Beda Perlakuan Ke Hefriansyah dan Susanti

Hefriansyah saat melantik 776 pejabat struktural Pemko Pematang Siantar, 15 Mei 2017 di Auditorium Universitas Simalungun. (foto/dok intuisi.co.id)

Kilas Balik Pelantikan Pejabat  Pemko Siantar

ADA yang berbeda dari perlakuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap dua orang sosok yang pernah jadi Pelaksana Wali Kota Pematang Siantar dalam soal izin melantik bawahannya. Padahal kasus mereka serupa, yakni lebih dulu dilantik sebagai Wakil Wali Kota karena Wali Kota terpilih meninggal dunia sebelum sempat dilantik.

Namun permohonan Susanti Dewayani saat masih Plt. Wali Kota ditolak Mendagri untuk memutasi pejabat administrator dan pengawas. Perlakuan berbeda justru diterapkan Mendagri kepada Hefriansyah, diberikan izin untuk melantik pejabatnya meski statusnya masih Pelaksana Tugas Wali Kota.

Bacaan Lainnya

Hefriansyah yang dilantik sebagai Wakil Wali Kota pada 22 Februari 2017, sudah bisa melantik 776 orang pejabat struktural eselon III dan IV pada 15 Mei 2017. Koq bisa? Karena Hefriansyah telah mengantongi surat izin tertulis dari Mendagri No.800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara No.800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal Persetujuan Pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kota Pematang Siantar. Berdasarkan itu, Hefriansyah menerbitkan Surat Keputusan No.821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan ASN dalam jabatan administrator dan pengawas.

Sebaliknya, surat Susanti Dewayani ke Mendagri melalui Gubernur, yang bermohon untuk diizinkan melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV ditolak. Surat No.800/4157/OTDA tanggal 16 Juni 2022 yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Utara itu ditandatangani Kepala Biro Otda Kemendagri, Akmal Malik. Alasannya, sesuai Pasal 132 A ayat (1) huruf (a) dan ayat (2), PP No.49/2008 tentang Perubahan Ketiga PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa: Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Alasan lainnya, demi menjaga stabilitas penyelenggaraan daerah serta menjamin terselenggaranya kepemimpinan pemerintahan secara kondusif di Kota Pematang Siantar, maka permohonan mutasi tersebut belum dapat disetujui.

Jika mencermati surat tersebut, Mendagri tidak menyebutkan alasannya menolak permohonan Susanti dengan menggunakan UU No. 10/2016  tentang Pilkada. Namun menggunakan regulasi lain yang lebih teknis yakni PP No.49/2008. Selain itu, pertimbangan terhadap masalah kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan tentu hanya mereka yang tahu apa parameter yang digunakan. Karena dalam surat tersebut tak dijelaskan pula indikasi apa yang terjadi di Pematang Siantar berkaitan dengan stabilitas jika izin mutasi diberikan ketika itu.

Namun yang pasti, publik dengan gamblang bisa melihat kontrasnya perlakuan Mendagri padahal kasusnya nyaris serupa. Tentunya, fenomena ini merupakan salah satu bukti nyata, bahwa dalam hal-hal tertentu, bahkan strategis, seorang pejabat ternyata bisa saja menggunakan alasan subjektif tanpa menyebutkan parameter yang jelas dalam menerapkan kebijakan. (Litbang Intuisi).

Pos terkait