Pejabat Baru Dilantik Tak Berwenang Ikut Bahas P. APBD 2022

Mangatas Silalahi

Mangatas: “Status Mereka Masih Kita Pertanyakan”

PEJABAT Pemko Pematang Siantar yang baru dilantik oleh Wali Kota, Susanti Dewayani pada 2 September 2022 lalu tidak berwenang secara adminisratif untuk ikut serta dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun 2022. Penyebabnya, status dan keabsahan mereka masih dipertanyakan ke Wali Kota, bahkan telah disimpulkan untuk diinterpelasi oleh DPRD.

“Jika mereka boleh ikut dan bertanggungjawab secara administrasi, berarti kan sama saja dengan pengakuan oleh DPRD atas pelantikan mereka kemarin. Padahal faktanya kita sedang mempertanyakan kebijakan pelantikan tersebut kepada Wali Kota,”tegas Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi kepada Intuisi.co.id, Selasa sore (20/09/22) di Gedung DPRD.

Bacaan Lainnya

Lantas bagaimana jika pejabat yang dilantik merupakan kuasa pengguna anggaran? “Silahkan diwakili oleh pajabat defenitif lainnya. Apalagi dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tadi pagi, kita sudah bahas hal itu bersama pihak eksekutif dan sudah disepakati. Nantinya, mereka yang baru dilantik tersebut harus didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan serta pertanggungjawaban administrasinya,”tandas politisi Partai Golkar ini.

 

Wali Kota Digugat ke PTUN

Sementara itu, Keputusan Wali Kota Pematang Siantar No.: 800/645/VII/WK-THN 2022 tentang Pengangkatan Kembali Zulkifli Lubis sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtauli masa jabatan 2022 – 2027, secara resmi telah didaftarkan sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan ini didaftarkan Daulat Sihombing, Ketua Perkumpulan Sumut Watch dengan tergugat adalah Wali Kota Pematang Siantar.

 

Menurut Daulat, gugatan tersebut telah diregistrasi di PTUN Medan dengan No: 119/G/2022/PTUN.MDN. Sidang pemeriksaan persiapan (dismissal proses) dijadwalkan berlangsung Rabu (21/09/22). Alasan gugatan meliputi 2 hal, yakni prosedur dan substansi.  Secara prosedur, Pasal 64 ayat (1) PP No. 54/2017 tentang BUMD, menyatakan jika Direksi berakhir masa jabatannya, maka mereka wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

 

Faktanya masa jabatan anggota Direksi Periode 2018 – 2022, tertanggal 18 Juli 2022, masih menyisakan waktu +/- 6 (enam) bulan, namun Dewan Pengawas dengan Surat No:029/DP-Perumda/II/2022, tertanggal 3 Februari 2022, telah melakukan penilaian dan rekomendasi bahwa Direktur Utama dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan”, sehingga rekomendasi DP patut dianggap prematur.

 

Sedangkan hal yang bersifat substansi yakni, Pasal 14 ayat (7) UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan: “Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran”.

 

Faktanya Tergugat adalah Pelaksana Tugas Wali Kota yang tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis. Hal ini menurut Daulat, merupakan bentuk tindakan keputusan pengangkatan kembali Zulkifli Lubis menjadi Direktur Utama Perumda Tirtauli 2022 – 2027, merupakan tindakan yang melampaui kewenangan. (jh).

 

 

Pos terkait