Pemko Dapat Kucuran Dana Segar 10 M dari Pusat

Rektor Universitas Simalungun Dr. Corry Purba

Rektor USI: “Prioritaskan untuk Perlindungan Sosial Masyarakat”

DI TENGAH pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2022, di mana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disepakati bersama DPRD, Pemko Pematang Siantar mendapat kucuran dana segar sebesar Rp10,4 miliar. Sesuai regulasinya, kucuran Dana Insentif Daerah (DID) ini digunakan dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itulah, menurut Rektor Universitas Simalungun, Dr. Corry Purba, Kamis (22/9/2022), Pemko Pematang Siantar bersama DPRD yang tengah membahas perubahan anggaran, hendaknya berpedoman pada regulasi yang telah diterbitkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. “Tegas disebutkan di sana, bahwa DID dimaksud tidak dapat digunakan untuk mendanai: gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; atau perjalanan dinas,”katanya.

Dalam ketentuan itu juga disebutkan, DID kinerja tahun berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui: perlindungan sosial, seperti bantuan sosial; dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

Doktor Antropologi lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini menekankan perlunya perhatian Pemko Pematang Siantar dan DPRD untuk memprioritaskan aspek perlindungan sosial masyarakat. Apalagi selama dua tahun lalu, dampak wabah Covid-19 sangat memukul pergerakan ekonomi global, nasional bahkan yang paling terpuruk adalah pelaku ekonomi mikro dan kecil. “Tentunya, kucuran dana ini amat mendukung belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang akhir-akhir ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,”katanya.

Ditemui terpisah usai Rapat Paripurna terhadap persetujuan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022, Kamis (22/9/2022), Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi sepakat jika alokasi DID diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi di daerah serta perlindungan sosial masyarakat. “Meskipun belum sempat masuk dalam KUA – PPAS karena baru dikucurkan, nantinya dapat dimasukkan kembali saat membahas Rancangan Perubahan APBD 2022 yang sedang berlangsung. Jika tak memungkinkan di P.APBD, bisa dialokasikan pada pembahasan Rancangan APBD induk 2023 yang juga akan dibahas dalam waktu dekat,”ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain Pematang Siantar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendapat alokasi sebesar Rp8,8 miliar; Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp8,9 miliar, Kabupaten Samosir Rp9 miliar dan Kota Gunung Sitoli sebesar Rp9,2 miliar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 140/ PMK.07/2022 tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati. (jh)

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait