Robert Siregar Ph.D:  “DPRD dan Wali Kota Harus Rekomunikasi

Interpelasi DPRD Preseden Negatif Bagi Pembangunan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang agendanya sudah jelas untuk mendengarkan penjelasan Wali Kota terkait kebijakan yang tertera dalam undangan DPRD. Sehingga RDP merupakan kemitraan yang dijalankan legislatif dan eksekutif. Sejatinya, RDP tidak menakutkan, jika saja pihak eksekutif dapat mejelaskan secara detail persoalan yang diinginkan legislatif. Untuk eksekutif, dalam hal ini Wali Kota selayaknya datang langsung untuk memberikan penjelasan seperlunya didamping para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bacaan Lainnya

 

Hal itu ditegaskan, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Robert Tua Siregar, Ph.D merespon RDP di DPRD Pematang Siantar yang berujung interpelasi terhadap Wali Kota, Senin (19/09/22). Pengajar pada program Pascasarjana sejumlah perguruan tinggi ini menjelaskan, hak interpelasi merupakan hak DPRD meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

Namun hak interpelasi bisa saja meningkat statusnya jika komunikasi antara DPRD dan Wali Kota tidak berjalan baik. Bahkan hal ini berpotensi menimbulkan preseden negatif terhadap pembangunan. Oleh karena itu, perlu rekomunikasi terkait isu yang dianggap perlu oleh mitra eksekutif yakni DPRD. “Jadi secara komprehensif, kejadian kemarin merupakan bukti adanya ketidak optimalan komunikasi kedua belah pihak,”tandasnya saat dihubungi media ini usai pertemuan.

 

Rekomunikasi ulang ini penting, agar tercapai komunikasi yang optimal antara kedua lembaga ini, demi pembangunan kota Pematang Siantar. Sebab jika komunikasi mereka tak harmonis, yang justru terjadi adalah beda interpretasi. “Marilah kita sama-sama memberikan kontribusi yang transparan. Jika memang ada kekeliruan, tentu DPRD juga dapat memberi catatan ke Wali Kota dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Baik sumber daya manusia maupun pembangunan fisik,”katanya.

 

RDP kemarin, imbuhnya, seolah-olah hanya merupakan rapat yang didengar, kemudian diberikan pendapat. Padahal inti dari pengertian RDP adalah rapat yang membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemitraan. Jadi yang harus dipahami dalam RDP itu tidak saja mendengar kemudian berpendapat. Tetapi juga ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil secara bersama-sama dengan mitra kerja.

 

Nah,  hal itu yang menjadi salah satu persoalan yang perlu dipahami lebih lanjut daripada sekadar pengertian mendengar dan berpendapat. Tidak hanya pengertian RDP, namun juga harus ada pengertian lebih lanjut dalam Tata Tertib DPRD terkait pemahaman tentang Rapat Kerja (Raker) dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). “Kita berharap dalam Tatib DPRD pun tentu harus ada pengertiannya. Agar pemahamannya tidak berbeda antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Tentunya penetapan Peraturan Tatib tersebut harus disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah No.12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

 

Apalagi, kewenangan DPRD jelas diatur dalam Undang-undang. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa DPRD memiliki fungsi membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU tersebut, pengawasan DPRD meliputi: pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan. (jh).

Pos terkait