Sistem Aplikasi Ribet, Realisasi Anggaran Macet

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dedi Tunasto

Dedi Tunasto: “Kita Harus Lakukan Penyesuaian” 

RENDAHNYA serapan anggaran dinas – dinas di Lingkungan Pemko Pematang Siantar terus mendapat sorotan kalangan DPRD. Apalagi, serapan belanja modal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk belum juga direalisasikan, kini sudah masuk pula pada pembahasan Perubahan APBD 2022.

Sorotan DPRD, bahkan dikerucutkan pada forum resmi, yakni Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (19/9/2022). Namun Wali Kota, Susanti Dewayani tak hadir ketika itu sehingga akan dilanjutkan dengan penggunaan hak interpelasi yang bakal digelar pada 3 Oktober 2022 mendatang.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan Rapat Paripurna di DPRD, Rabu (21/9/2022), sejumlah anggota DPRD lintas fraksi, yakni Astronot Nainggolan (PDI Perjuangan), Jon Kennedi Purba (PAN Persatuan Indonesia) serta Metro Hutgaol (Demokrat) mempertanyakan kembali kepada Wali Kota tentang rendahnya serapan anggaran dan proyek fisik yang  tak kunjung dikerjakan. Mereka mendesak, agar Pemko Pematang Siantar segera mengerjakan proyek di dinas-dinas. Dengan demikian, tingkat inflasi diharapkan bisa ditekan dengan makin banyaknya uang beredar di tengah masyarakat.

Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah dinas, banyak aparatur yang mengeluhkan sistem Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang cukup ribet. Akibatnya mereka harus menyesuaikan diri lagi dengan aplikasi yang terus diperbaharui oleh pemerintah pusat.

“Kami tentunya tak ingin tender proyek maupun pertanggungjawaban administrasinya bermasalah. Oleh karena itu, kami harus menyesuaikan dengan aplikasi yang ada,”ujar salah seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tak ingin namanya ditulis di media.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dedi Tunasto yang ditemui Intuisi.co.id di Gedung DPRD menjelang Paripurna DPRD, Kamis pagi (22/9/2022) mengakui adanya kerumitan di sistem aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pengadaan (SIKaP) dan Agregasi Data Penyedia (ADP).

Pejabat defenitif Kepala Dinas Lingkungan Hdup ini tak menampik kondisi ini berdampak terhadap pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Apalagi tidak semua pengusaha maupun tenaga teknis di dinas terkait bisa dengan cepat memahami aplikasi dimaksud. Banyak fitur-fitur yang butuh ketelitian agar sistemnya berjalan efektif. “Tidak bisa lagi dilakukan seperti sebelumnya secara manual. Tentu hal ini butuh penyesuaian, baik sumber daya manusia nya maupun perangkat-perangkat teknologinya,”katanya.

Selain itu, imbuhnya, “Kita tentu melakukan penyesuaian seperlunya, baik dengan ketentuan peraturan yang ada serta penyesuaian terhadap analisa harga satuan, termasuk harga bahan bangun dan lain-lainnya. Tingkat laju inflasi juga tentu harus dipertimbangkan dengan matang sebab pihak penyedia jasa maupun kita sebagai pemberi kerja tentunya juga tidak ingin ada kerugian apalagi bermasalah. Karena itu kita sudah mempertimbangkan penyesuaian sistem satuan harga (SSH) Pematang Siantar yang lama dengan yang baru,”tandasnya.

Apakah nantinya persoalan pengerjaan teknis maupun administrasinya bisa kelar padahal waktunya sudah mepet? “Kalau soal itu tentu tak ada masalah. Sebab hal itu kan hanya menyangkut masalah manajemen. Semuanya kan sudah ada bagian masing-masing yang menanganinya. Apalagi sebagian dari proyek tersebut sudah memasuki masa tender yang sekarang sedang berjalan,”imbuhnya.

Soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pihaknya juga sudah melakukan antisipasi sejak awal. Pokoknya banyak variabel yang harus dipertimbangkan agar proyek berjalan dengan baik sesuai waktu dan ketersediaan anggaran. “Dari Rp 23 miliyar lebih anggaran proyek yang ada di Dinas PUTR, sudah ditenderkan sekitar Rp 10 miliar,”katanya. (jh).

 

Pos terkait